Informasi Dikecualikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Profil Unit Kerja Informasi Berkala Informasi Setiap Saat Informasi Dikecualikan

Showing 1-8 of 8 items.

#	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dibuka Bagi Publik	Konsekuensi/Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Informasi terkait peristiwa yang diduga tindak pidana pelayaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, serta mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat membantu kelancaran penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana serta merahasiakan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2	Data pribadi Pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruh h angka 1, 3 dan 5	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3	Hasil Medical Check Up Pelaut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
4	Data pribadi penumpang kapal laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5	Informasi terkait nilai konsesi yang terdapat pada perjanjian dengan pihak ketiga di lingkungan Ditjen Hubla	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
6	Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pelabuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat Informasi yang apabila dibuka, maka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7	Hak akses CCTV dan penempatan titik CCTV di area pelabuha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 huruf d	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat melanggar ketentuan pada Undang-Undang	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi sistem elektronik milik pemerintah sesuai ketentuan pada undang-undang	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
8	Hak akses sistem informasi pada aplikasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30	Informasi yang apabila dibuka, maka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Informasi yang apabila ditutup, maka dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	1 Tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut